BPD Tunduk Pada KADES??Suka atau tidak, ini fakta di balik pemerintahan Desa di beberapa Daerah.

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

BPD Tunduk Pada KADES??Suka atau tidak, ini fakta di balik pemerintahan Desa di beberapa Daerah.

Senin, 12 Oktober 2026 | Oktober 12, 2026 WIB Last Updated 2026-10-16T01:40:46Z
BERITANEWS44.COM,Badan Permusyawaratan Desa (BPD) katanya "DPR"-nya desa. Bertugas mengawasi kepala desa dan menampung aspirasi warga. 

Tapi realitanya di lapangan?

 Banyak BPD yang justru mati kutu dan tak berdaya di hadapan kades. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. ๐Ÿงต๐Ÿ‘‡

 - Pandangan Masyarakat

Dari sudut pandang masyarakat, ketimpangan ini bikin resah. BPD yang harusnya jadi penyeimbang kekuasaan malah sering dinilai cuma jadi "stempel Pelengkap"  administrasi belaka. Laporan warga soal kejanggalan anggaran sering berhenti di meja tanpa tindak lanjut.

Masyarakat merasa aspirasinya ditelan bumi. Saat ada dugaan penyelewengan Dana Desa atau kebijakan kades yang merugikan, BPD dianggap terlalu "memaklumkan" atau takut bersuara.
 Dominasi figur KADES yang kuat membuat fungsi kontrol BPD seolah lumpuh total.
 
- Realita DiLapangan

jika dilihat dari kacamata tata kelola pemerintahan desa, situasinya jauh lebih kompleks. Kades memang memegang kendali eksekutif, anggaran, dan otoritas kewilayahan secara penuh. 
BPD bukan tidak mau kritis, tapi ruang gerak operasional mereka memang terbatas.

 - Fasilitas & Regulasi.

Secara regulasi dan tatanan birokrasi, BPD tidak dibekali alokasi operasional atau staf pendukung yang sepadan dengan beban pengawasannya. 
Mengawasi administrasi desa yang rumit tanpa dukungan teknis memadai jelas jadi tantangan besar buat anggota BPD di lapangan.

  - Menjaga Harmonisasi.

Selain itu, fokus utama pemdes adalah kelancaran pembangunan dan pelayanan publik. Hubungan yang terlalu konfrontatif antara BPD dan KADES justru berisiko memicu kebuntuan politik desa, yang pada akhirnya malah merugikan masyarakat karena program desa jadi terhambat.

- Kesimpulan.

Kuncinya ada pada penguatan kapasitas dan redefinisi hubungan. BPD butuh pembekalan teknis dan daya tawar yang setara, sementara KADES butuh keterbukaan. Mengawasi bukan berarti bermusuhan, dan bersinergi bukan berarti menjadi stempel.

Bagaimana BPD di Desa mu? Sudahkan berperan aktif mengawasi Kebijakan Pemerintah Desa??
*Kita Diskusi ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡
#PemerintahanDesa #PerangkatDesa
×
Berita Terbaru Update