BERITANEWS44.COM,Keterbatasan ekonomi dan minimnya dukungan dari lingkungan keluarga masih menjadi dinding tebal yang menghalangi ribuan anak di Kota Bandung untuk mengecap pendidikan dasar hingga menengah.
Kondisi ini memaksa sebagian anak memilih turun ke jalan atau mengambil pekerjaan serabutan demi membantu menopang kebutuhan harian keluarga.
Informasi (Pusdatin) Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota
Bandung sempat diperkirakan menyentuh 17.000 anak. Namun, usai dilakukan verifikasi ulang secara intensif oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa sebanyak 1.523 anak dalam data awal ternyata bukan warga berdomisili Kota Bandung.
Selain itu, terdapat temuan anak yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, hingga yang sebenarnya sudah melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
"Setelah seluruh proses verifikasi selesai, total data aktual anak tidak sekolah di Kota Bandung saat ini tercatat sebanyak 7.893 orang," ujar Asep.
Dari hasil pemetaan Disdik Kota Bandung, faktor ekonomi menjadi penyebab paling mendominasi yang melatarbelakangi anak putus sekolah, yakni mencapai 80 persen. Kebutuhan hidup yang mendesak
membuat anak-anak terdorong bekerja serabutan.
Di samping keterbatasan finansial, Disdik menggarisbawahi tantangan berat dari pola pikir sebagian orang tua. Dalam
beberapa kasus, orang tua menganggap pendidikan bukan lagi menjadi prioritas utama apabila anak sudah mampu menghasilkan uang.
"Ada tantangan tersendiri karena kerap ditemukan orang tua yang tidak mendukung anaknya bersekolah dengan alasan anak harus membantu bekerja, meskipun pekerjaannya masih serabutan," ungkap Asep.
Untuk memutus rantai putus sekolah, Pemerintah Kota Bandung mengandalkan jalur pendidikan nonformal atau
kesetaraan, meliputi Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Program ini mencatatkan hasil positif dengan meluluskan sekitar 1.200 anak pada tahun lalu.
Pemerintah Kota Bandung menargetkan pada tahun 2028 seluruh anak tidak sekolah sudah terakomodasi sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
Guna mencapai target tersebut, Disdik memperkuat koordinasi dengan aparat
keewilayahan mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua.
Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan dukungannya
terhadap keberadaan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, serta merencanakan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat permanen seluas 5 hektare di kawasan Gedebage bekerja sama dengan pemerintah pusat.
