BERITANEWS44.COM,Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandeng 86 rumah sakit untuk membantu masyarakat yang kesulitan biaya berobat masih menyisakan pekerjaan rumah. DPRD Jawa Barat menyoroti pentingnya kepastian pembagian anggaran agar program tersebut tidak berhenti pada rencana.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan program lintas instansi dan lintas daerah itu membutuhkan kesepahaman mengenai proporsi pendanaan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
Kesepakatan tersebut diperlukan untuk menentukan skema pembiayaan sekaligus persyaratan bagi daerah yang ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Efektifnya akan dilakukan di 2027. Karena ini kan lintas instansi,” ujar Yomanius, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan program belum bisa berjalan efektif pada 2026. Selain belum adanya alokasi anggaran khusus yang ia ketahui, rencana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga tidak direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Padahal, program tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan perawatan medis tetapi tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun skema jaminan kesehatan lainnya.
Dedi Mulyadi sebelumnya merencanakan kerja sama dengan tujuh rumah sakit milik pemerintah provinsi dan 79 rumah sakit mitra. Biaya pelayanan direncanakan setara dengan kelas III.
Sorotan DPRD ini memperlihatkan bahwa tantangan program bukan sekadar mengumpulkan rumah sakit dalam satu jaringan. Pemerintah juga harus memastikan sumber dana, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pembayaran pelayanan pasien.
Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat belum bisa memastikan kapan bantuan dapat benar-benar diakses.
Jangan sampai warga sudah berharap bisa berobat dengan bantuan pemerintah, tetapi pelaksanaannya masih terkendala kepastian pendanaan. Kini, kejelasan skema anggaran menjadi hal yang dinantikan masyarakat Jawa Barat.
Sumber : Subang Info
